tugas kelompok remedial ppkn smk as-syukron limbangan

                               Soal
1.mengidentifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga?
2. Permasalahan-permasalahan yang melibatkan indonesia dengan negara lain yang berkaitan dengan masalah perbatasan ?
3. Perbedaan antara negara demokrasi dengan negara otoriter ?

Penyelesaian

2.

No	Permasalahan	Negara Lain yang Terlibat	Penyelesaian
1	Kasus Ambalat	Malaysia	Melakukan pertemuan liberal guna membahas masalah dengan perundingan, dan memutuskan Pulau Ambalat tetap sebagai wlayah NKRI
2	Kasus Wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk	Malaysia	Melalui pertemuan Indonesia – Malaysia di Semarang pada tahun 1978, memutuskan wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datuk menjadi bagian dari wilayah Malaysia
3	Kasus Pulau Simakau	Singapura	Melakukan klarifikasi bahwa pulau yang dimaksud adalah pulau Simakau milik Singapura. Jadi, terdapat dua pulau yang bernama sama yang dimiliki Indonesia dan Singapura
4	Kasus Pulau Batik	Timor Leste	Pemangku adat antara wilayah Perbatasan Amyoung dan Ambenu, ingin menyelesaikan titik batas dan meminta izin pemerintah pusat untuk memfasilitasi tersebut. Kedua Negara belum diperbolehkan beraktivitas di daerah perbatasan tersebut
5	Kasus Pulau Miangas	Filiphina	Dinyatakan lebih lanjut dalam protocol perjanjian ekstradisi Indonesia – Filiphina mengenai defisi wilayah Indonesia yang menegaskan Pulau Miangas adalah Milik Indonesia atas dasar putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 4 April 1928
6	Kasus Pulau Nipa	Singapura	Kementrian Pertahanan Mengkampanyekan Untuk Mereklamasi Pulau Nipa karena pada tahun 2004 sampai 2008 penduduk menjual pasir pantai Pulau Nipa kepada Singapura. Langkah KemHan ini menghabiskan dana lebih dari 300 Milyar Rupiah.

3. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos /cratein yang berarti pemerintahan. Jadi, dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dan Indonesia adalah salah satu Negara penganut sistem demokrasi (walau akhir-akhir ini mengalami kemunduran). Dan ada juga Negara yang pemerintahannya tidak berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan dari keinginan penguasanya yang mementingkan kepentingan pribadi. Sebagai contoh, Husni Mubarak (Mesir), Muammar Khadafi  (Libya),Saddam Husein (Irak). Mereka semua adalah diktator yang memimpin Negaranya dengan penuh kekejaman dan seenaknya sendiri. Negara yang dipimpin oran-orang macam ini bisa disebut Negara otoriter. Lalu, apa kamu tahu perbedaan antara negara demokrasi dengan Negara otoriter? Saya sudah menyajikannya lengkap dalam table dibawah ini…

No	Negara Demokrasi	Negara Otoriter
1	Penyelenggaraan pergantian pimpinan negara ( Presiden / Perdana Menteri) secara teratur (di Indonesia setiap 5 tahun sekali).	Tidak ada pergantian pimpinan negara karena sang penguasa (diktator) tidak mau melepas jabatannya.
2	Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.	Menentang adanya keaneka-ragaman / perbedaan, dan jika ada yang berbeda sikap dengan penguasa, orang tersebut akan ditumpas.
3	Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat	Partai politik lebih menge-depankan fungsi sebagai sarana pendoktrinan pemerintah kepada masyarakat.
4	Negara menjamin terhadap perlindungan HAM dan adanya jaminan hak minoritas	Tidak adanya perlindungan HAM, sehingga terjadi banyakpelanggaran HAM tapi kasusnya ditutup-tutupi.
5	Pers (jurnalis) mendapat kebebasan untuk memberitakan pengelolaan Negara oleh pemerintah	Manajemen pemerintahan tertutup, sehingga tidak diketahui oleh publik
6	Hukum memenuhi kebutuhan kepentingan individu dan masyarakat	Hukum untuk memenuhi visi politik penguasa
7	Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum.	Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional.
8	Pemerintahan mayoritas (dipiih oleh suara terbanyak / pemilihan umum) secara demokratis.	Pemilu tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah Negara.
9	Terdapat lebih dari satu partai politik.	Sistem satu partai politik atau beberapa partai politik tapi hanya ada satu partai yangmemonopoli kekuasaan.
10	Penyelesaian masalah diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.	Penyelesaian masalah diputuskan oleh penguasa / pemimpin secara sepihak.
11	Badan peradilan bekerja dengan bebas sesuai hokum dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.	Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.
12	Proses pembuatan hukum partisipatif	Proses pembuatan huku tidak partisipatif
13	Sistem politik Negara demokrasi berlandaskan pada keputusan rakyat dalam mengambil keputusan melalui perwakilan rakyat.	Sistem politik Negara otoriter hanya berlandaskan pada keputusan penguasa tanpa memperhatikan aspirasi rakyat.
14	Adanya pembagian kekuasaan.	Pemusatan kekuasaan pada satu orang atau sekelompok orang.
15	Fungsi hukum sebagai instrumen pelaksana kehendak rakyat.	Fungsi hukum sebagai legitimasi progam penguasa.
16	Partai politik berperan sebagai alat untuk mensosialisasikan budaya politik negara dari satu generasi ke generasi berikutnya.	Partai politik lebih mengedepankan sosialisasi budaya dan pola piker yang ditentukan oleh partai.